Oleh: Atih Ardiyansah
Menjelang Ramadan 2020, jagat Indonesia dihadapkan pada dua istilah vis a vis: mudik dan pulang kampung. Perdebatan itu bahkan melibatkan kalangan terdidik, mulai dari ahli bahasa Indonesia sampai pemerhati sosial. Ujungnya, muncullah dialektika yang jomplang antara kalangan terdidik dengan kalangan awam. Perdebatan yang sungguh menghabiskan energi dan waktu produktif, di tengah pandemi Covid-19 yang meresahkan.
Karena tidak ingin memperpanjang perdebatan yang kurang bermutu itu, saya ingin membuka tulisan ini dengan mundur dua tahun ke belakang. Menjelang Lebaran 2018, Sandiaga Salahuddin Uno sebagai Wakil Gubernur DKI melambungkan dua harapan kepada para pemudik. Pertama agar para pemudik non warga Jakarta tidak kembali lagi ke Ibu Kota selepas libur Lebaran nanti. Kedua, dengan uang yang dibawa dari Jakarta, para pemudik diharapkan bisa membuka investasi di kampung halamannya masing-masing sehingga tercipta lapangan kerja. Sandi bahkan menyebut para pemudik sebagai duta ekonomi bagi kampungnya.
Tentu saja bukan sesuatu yang keliru saat harapan tersebut diungkapkan. Dari tahun ke tahun, Jakarta memang hanya menghirup udara lengang sekejap saja, untuk kemudian kembali bertambah sesak saat arus balik tiba. Pada tahun 2017 saja misalnya, menurut catatan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta, terdapat 70.752 pendatang baru yang mengundi nasib di Ibu Kota.Para pemudik yang kembali ke Ibu Kota beserta orang baru yang menyertainya rupanya masih menjadi biang persoalan Jakarta dan Indonesia serta umumnya negara-negara berkembang di seluruh dunia.
Urbanisasi dan DosaPertama Orang Terdidik
Selama ini, istilah urbanisasi telanjur kita imani sebagai perpindahan penduduk dari kampung ke kota semata-mata. Padahal, sebagaimana diungkapkan Lefebrve (1970) urbanisasi juga meliputi perpindahan atau perubahan seluruh cara hidup. Istilah-istilah yang kita kenal hari ini seperti “daerah/masyarakat urban” atau yang terdahulu yakni “kota” merupakan label-label yang kita cantumkan pada perubahan cara berkehidupan itu.
Selama ini, pandangan kita telah dibingkai ke dalam satu pemahaman umum mengenai urbanisasi. Bahwa arus urbanisasi terjadi lantaran ada kesenjangan antara kampung dan kota. Kota adalah simbol kemajuan, yang di sanalah segala sumber daya berada. Sementara kampung telanjur identik dengan segala yang beraroma ketertinggalan: kemiskinan, kebodohan dan sebagainya meski selama ini tersamar dalam frasa “kampung yang indah”, “kearifan kampung” dan semacamnya.
Benarkah demikian? Benarkah urbanisasi disebabkan oleh faktor ekonomi semata-mata?
Rachman (2015) justru menyebut bahwa faktor pendidikan merupakan penyumbang paling signifikan bagi terciptanya arus urbanisasi. Orang-orang kampung pergi ke kota, motifnya bukan semata-mata ekonomi, melainkan karena ingin mengenyam pendidikan yang lebih tinggi. Semakin tinggi pendidikan orang kampung, semakin tinggi pula motivasi mereka untuk meninggalkan kampungnya. Kampung ditinggalkan orang-orang pandai karena memang hanya orang-orang pandai atau paling tidak berasal dari keluarga dengan ekonomi cukup yang sanggup menembus pendidikan tinggi di perkotaan.
Ke manakah orang-orang kampung yang pandai itu setelah menyelesaikan pendidikannya di kota? Mereka bertarung di kota-kota, mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya, dan kebanyakan tidak menjadi duta ekonomi bagi kampungnya. Mereka yang berhasil menjadi kelas menengah, kata Rachman (2015), malah memutuskan untuk tidak pulang kampung. Mereka hidup di pinggiran kota dengan membeli atau menyewa tanah dan rumah, ngiridit kendaraan dan hidup secara konsumtif. Akibatnya, jalan di kota-kota menjadi bertambah macet di saban jam masuk dan pulang kerja sehingga pemerintah mencurahkan konsentrasi pembangunan infrastruktur di kota-kota dengan alasan mengurai kemacetan. Nah, di sinilah sebenarnya akar kesenjangan pembangunan kota dan kampung itu berada—sekaligus ujung benang yang mestinya bisa diurai.
Setelah orang-orang terdidik pergi ke kota dan tidak kembali, kampung dihuni oleh “orang-orang biasa”. Lahan-lahan pertanian, karena digarap oleh orang-orang yang kurang termotivasi dan nirinovasi, akhirnya tidak mampu lagi menghasilkan produk-produk pertanian yang dapat diunggulkan. Sawah ladang pun, sedikit demi sedikit, berpindah kepemilikan karena makin melambungnya berbagai kebutuhan ditambah gempuran media yang menyajikan konsumerisme. Anak-anak mudanya pun lalu memandang bahwa tinggal di kampung, apalagi menjadi petani, bukanlah sesuatu yang membanggakan dan menjanjikan masa depan lagi. Menurut Eric Hobsbawm (1994:288-289), keengganan menjadi petani merupakan sebuah masalah serius, karena jendela untuk menengok masa lampau—dan sejarah kita—adalah pertanian (Ardiansyah, 2017).
Kehilangan tanah dan lahan-lahan pertanian akhirnya membuat orang-orang di kampung, dengan bekal pendidikan dan keterampilan yang minim, memutuskan pergi ke kota. Mereka bekerja sebagai kelas terendah, hidup di wilayah-wilayah kumuh dan marjinal di kota-kota (Jellinek, 1977) dan mudah berpindah-pindah alias footlose labor (Jan Breman, 1977). Mereka inilah yang dewasa ini kita saksikan sebagai korban penggusuran karena membikin kota semakin kumuh.
Tetapi orang-orang yang bekerja dengan bekal pendidikan dan keterampilan rendah, yang kerap mendapat perlakuan kurang manusiawi itu, mendapatkan peghargaan yang tinggi dari masyarakat kampung saban mudik Lebaran tiba. Sebagai bentuk katarsis, mereka pandai melakukan dramaturgi: berpakaian dengan pakaian terbaik, berbicara dengan bahasa kota, menggunakan gadget, dan sebagainya. Mereka tampil beyond orang-orang terdidiknan kaya raya. Mereka kemudian menjadi magnet kampung sehingga pada ujung masa libur lebaran, mereka akan kembali ke kota dengan membawa serta kerabat dan tetangganya yang juga minim pendidikan dan keterampilan. Kelak, orang-orang baru itu akan pulang saat libur lebaran tahun depan, berpenampilan menarik, lalu membawa serta kerabat lainnya. Begitu seterusnya bagai lingkaran setan (Ardiansyah, 2017).
Sementara, anak-anak terdidik (baca: mahasiswa) asal kampung, saat libur lebaran tidak mampu menjadi daya tarik masyarakat. Mereka pulang berlibur ke kampung halaman dengan penampilan yang umumnya kurang memberikan impresi. Di kampung pun mereka kurang pandai bergaul dan enggan berbaur dengan masyarakat. Hal ini, tanpa disadari, semakin memperlebar kesenjangan terdidik-tidak terdidik (kota-kampung).
Memutus rantai urbanisasi, tidak cukup dengan harapan atau anjuran agar pemudik tak kembali lagi ke Ibu Kota. Pemangku kebijakan bisa memulainya dengan bekerjasama dengan lembaga-lembaga pendidikan tinggi. Di samping itu, komunikasi dan sinergi antara Ibu Kota dengan kampung-kampung juga perlu ditumbuhkan.
Selanjutnya…
Jika Sandiaga Salahuddin Uno (2018) menyebut bahwa para pemudik adalah duta ekonomi, maka saya menyebut orang-orang terdidik nan cendekia yang pulang ke kampung halaman dan berkarya di sana sebagai Duta Kampung. Dalam istilah saya, menjadi Cendekiawan Kampung. Kok se-lebay itu?
Karena pada kenyataannya, jarang sekali kita menemukan orang terdidik yang menjadi cendekiawan di kampungnya. Kaum cendekiawan telanjur nyaman hidup sebagai rajawali yang bertengger di menara gading, dan merasa enggan menjadi cacing yang bergulung dengan tanah.
Mereka baru mau menuruni anak tangga menara tinggi itu kala usia sudah tidak produktif lagi. Kampung pada akhirnya hanya menerima putranya yang sudah tidak bisa memberi sumbangsih apa-apa lagi. Hanya menerima macan ompong nan ringkih. Malangnya kampung, hanya menjadi tempat peristirahatan terakhir.Kaum cendekia hanya memberikan, maaf, bangkainya pada kampung. Dan itu, menurut saya, adalah dosa selanjutnya yang dia bawa ke liang lahat.
Semoga kita tidak termasuk cendekia semodel demikian. Aamiin.
–0–
Atih Ardiansyah lahir di Pandeglang, 12 Juni 1987. Telah menulis ratusan artikel yang tersebar di berbagai media massa dan menerbitkan puluhan buku (sebagian besar berupa karya fiksi/novel) di berbagai penerbit nasional.
Selain menjadi murid yang berguru pada orang-orang hebat di ICMI Banten, kini bekerja sebagai dosen di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Bersama istrinya, dia mendirikan Cendekiawan Kampung, sebuah platform yang mempertemukan genius kampung dengan pemberi beasiswa. Sebuah ikhtiar menciptakan cendekiawan-cendekiawan baru dari kampung dan berkhidmat untuk kampung.
